Memunculkan dan memperkuat kemampuan dari segala arah - Kami menyediakan pelayanan terhadap tanggungjawab sumberdaya alam - Melakukan riset aksi partisipatif dan memperbaiki kualitas siklus kehidupan
Home  
BOOK RELEASE
Buku Scale Up cetakan pertama Oktober 2012, berjudul Panduan FPIC dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam (ISBN : 978-602-98542-1-3) dan Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam (ISBN : 978-602-98542-2-0) dapat anda peroleh dengan mengirimkan email ke : infoscaleup@yahoo.com
cover_fpic
 
cover_modul mediasi
Tentang Kami  
Pengalaman  
Layanan  
Mitra & Link  
Publikasi  
Foto  

--------------------------------

fpic_redd
fpic_rspo
adr centre
RoadMap Tenure Reform

--------------------------------

Peta Hutan Sumatera 2008

tutupan hutan sumatera 2008

--------------------------------

Mitra Kami :

CLUA_logo

ford-foundation

oxfam novib

Lucile-Packard Logo

fpp

sawit watch

rspo

pmn

--------------------------------

JUDUL BUKU : PANDUAN FPIC DALAM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK SDA

cover_buku fpic

 

JUDUL BUKU : PANDUAN PELATIHAN MEDIASI KONFLIK SDA

cover_buku modul mediasi

 

LAPORAN TAHUNAN
KONFLIK SUMBERDAYA ALAM DI RIAU TAHUN 2008, 2009, 2010, 2011

cover_lap_sda

BUKU SCALE UP
REDD:Antitesis Reboisasi?

Cover_REDD

Studi Pemahaman & Praktik
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Buku_ADR

PUBLIKASI BULETIN

Publikasi Buletin

--------------------------------------

BUKU SAKU

buku_saku

 

--------------------------------

Support Online

click for online now

--------------------------------

Login Email Scale Up

--------------------------------

 

 

 

Flag Counter 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 26 Maret 2014
Konflik Pulau Padang Kembali Terjadi

MERBAU, ripesnews.com - Sedikitnya ratusan masyarakat Bagan Melibur yang tergabung bersama masyarakat Desa Mayangsari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, turun ke batas desa yang berbataskan dengan konsensi area Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang pada Rabu (26/3) kemarin. Kedatangan ratusan masyarakat Bagan Melibur yang tergabung bersama masyarakat Mayangsari yang beroperasi di wilah pulau padang itu, menghentikan 2 (dua) unit alat berat exscapator yang beroperasi masuk dalam wilayah batas Desa Bagan Melibur dimana Desa tersebut bukan merupakan wilayah konsesinya. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 25 Maret 2014
Walhi Riau Kecam Pengrusakan Rumah di Tasik Betung

Siak - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengecam tindakan represif aparat keamanan yang membakar dan menghacurkan rumah penduduk di Desa Tasik Betung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Riau. Perngrusakan rumah masyarakat dinilainya sebagai bentuk arogansi penguasa untuk menekan orang lemah. "Pengrusakan dan pembakaran rumah masyarakat di Riau ini memang sudah sering terjadi. Parahnya lagi, pemerintah hanya tinggal diam dan terus membiarkan kasus itu berlarut-larut tanpa ada penyelesaian," ujar Direktur Walhi Riau, Rico Kurniawan kepada Beritasatu.com di Pekanbaru, Selasa (25/3). (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 25 Maret 2014
Tasik Betung, Siak Mencekam
Aparat Gabungan Hancurkan Rumah Warga di Siak

Siak, suarapembaruan.com - Sejumlah rumah penduduk di Desa Tasik Betung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Riau, dibakar dan diruntuhkan oleh oknum aparat gabungan selama dua pekan terakhir. Aparat gabungan itu terdiri dari oknum TNI, Brimob, dan para preman, yang diduga kuat oleh masyarakat setempat, membekingi salah satu pemegang izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Arara Abadi, yang merupakan grup usaha Asia Pulp and Paper (APP). Pantauan SP di Desa Tasik Betung, Senin (25/3) sore, puluhan rumah penduduk yang diruntuhkan aparat gabungan tersebut dengan menggunakan alat berat. Masyarakat juga semakin ketakutan akibat aksi brutal aparat itu. Sejumlah warga termasuk anak-anak kini harus mengungsi di hutan. Bahkan, warga yang rumahnya telah rata dengan tanah terancam kelaparan karena semua isi rumah termasuk bahan makanan dan peralatan rumah tangga turut di eksekusi. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 22 Maret 2014
Perkebunan Primadona Konflik di Riau

Pekanbaru, Tribun – Korban jiwa dari tahun ke tahun semakin meningkat akibat konflik sumber daya alam (SDA) di Provinsi Riau. Pemicu konflik pertanahan ini saling tumpah tindihnya perizinan yang dikeluarkan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat atau tempatan. Akar masalah lainnya, kegagalan pengaturan tata ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil, ekspansi penguasaan lahan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman industri kehutanan dan perkebunan, serta tidak efektifnya program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. (read more)

BERITA TERKAIT :

Jumat, 21 Maret 2014
Sengketa SDA di Riau Picu Konflik Sosial

Jurnas.com - KONFLIK sosial di Provinsi Riau, umumnya dipicu oleh faktor sengketa sumber daya alam (SDA). Kasus perebutan SDA, tak sedikit berujung pada konflik terbuka, hingga menyebabkan korban luka bahkan meninggal dunia. Munculnya berbagai konflik itu, menorehkan daftar hitam dari buruknya pengelolaan SDA di Riau. “Organisasi sosial Scale Up mencatat, tahun 2012 muncul 29 titik konflik mencakup sekitar 79.100 hektar lahan sengketa, dengan korban luka 37 orang dan 1 jiwa melayang. Sedangkan di tahun 2013 ada 62 titik konflik yang mencakup sekitar 171.645 lahan sengketa, dengan korban luka 27 orang dan 5 jiwa melayang,” papar Direktur Scale Up, Harry Oktavian, Jumat (21/3), pada diskusi konflik, Scale Up dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Pekanbaru. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahad, 9 Maret 2014
INFO SUMSEL
Walhi Wacanakan Bentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan kembali menyampaikan wacana pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Agraria, untuk mendorong penyelesaian secara tuntas sengketa lahan. Komisi Penyelesaian Konflik Agraria (KPKA) ini beranggotakan orang-orang yang terlepas dari kepentingan pihak mana pun atau independen dan perlu dibentuk di negara ini yang sangat luas dan masih banyak terjadi konflik agraria, kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Hadi Jatmiko, di Palembang, Minggu. Menurut dia, lembaga independen tersebut mendesak dibentuk karena sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Sumsel terus meningkat, dan sering memicu terjadi bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka serta kerugian harta benda. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 21 Februari 2014
Sengketa Lahan Warga - PT NWR, Situasi di Langgam Memanas

Terjadi kosentrasi massa dalam jumlah besar bergerak menunju kawasan PT NWR di Langgam, Pelalawan. Situasi memanas karena warga mendesak pengembalian lahan yang dituding dicaplok perusahaan.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI - Sengketa lahan perkebunan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan antara warga dan PT NWR terus meruncing. Meskipun sebelumnya, sudah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun tetap saja tidak memuaskan warga. Bahkan kondisi terakhir dilapangan Kecamatan ini tepatnya di desa Sei Lagan kian memanas. Mediasi sebelumnya, dihadiri oleh Kapolres Pelalawan dan melibat dua pihak yang bertikai kembali mentah. Diduga kuat ada oknum-oknum tertentu memamfaatkan kondisi ini. Walhasil, warga kembali tersulut emosinya kembali. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 10 Februari 2014
INFO JAMBI
Ratusan Warga SAD Kembali Datangi Polda Jambi

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan orang warga suku anak dalam (SAD) kembali melakukan aksi kemapolda jambi, senin (10/02). Mereka menuntut agar pemerintah dan memberikan jaminan penghidupan dan keamanan untuk SAD. Massa aksi yang kebanyakan orang tua, Ibu dan anak-anak ini sudah dua bulan melakukan aksi pendudukan dilembaga adat provinsi jambi, namun hingga kini pemerintah masih juga tutup mata terhadap nasib warga SAD yang menjadi korban penggusuran. Dalam aksi kali ini kembali mereka menyuarakan dan mendesak pemerintah segera melaksanakan amanat konstitusi sesuai dalam pasal 33 UUD 1945 dan UU pokok Agraria nomor 5/1960, dengan tuntutan: (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 7 Februari 2014
Sengketa Tanah, 800 Kepala Keluarga Diusir

Metrotvnews.com, Pelalawan: 800 Kepala keluarga yang menempati lahan bekas Hak Pengusaha Hutan (HPH) PT Siak Raya yang saat ini dikuasai PT Nusa Wahana Raya di Desa Sungai Lagan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau menolak digusur Polres Pelalawan. Warga bertahan karena mengangggap lahan ini sudah ditinggalkan setelah hutannya habis ditebang 15 tahun. Mereka bersikukuh karena telah memiliki surat dari Desa, bahkan ada yang sudah memiliki surat dari Camat. Lihat video: http://youtu.be/ZjLXSgmC1Ck

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 4 Februari 2014
Konflik 5 Desa Sengketa
Lagi, Warga Kampar Demo di Mapolda dan Kantor Gubernur

Ratusan warga dari FSMKB berunjukrasa di Mapolda dan kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut penyelesaian soal 5 desa yang disengketakan Pemkab Kampar dan Rohul.

Riauterkini-PEKANBARU
-Aksi demonstrasi soal penyelesaian 5 desa yang disengketakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dengan Pemkab Rokan Hulu (Rohul), kembali berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) dan kantor Gubernur Riau, Selasa (4/2/14) siang. Kali ini massa mengatasnamakan Forum Solidaritas Masyarakat Kampar Bersatu (FSMKB) berunjuk rasa menuntut Polda Riau mengusut tuntas penyerangan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rohul di Desa Tanah Datar. "Kami minta Bapak Kapolda Riau mengusut dalang penyerangan itu," kata Anuar, Koordinator Lapangan (Korlap) FSMKB dalam orasinya. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 20 Desember 2013
Bentrok Rebutan Lahan Warga Rohul vs PT MAN
Seorang Preman Tewas dan 3 Luka

Ratusan warga Mahato Sakti, Rohul terlibat bentrok dengan preman bayaran PT MAN. Seorang preman tewas dan tiga luka akibat perebutan lahan yang sudah berlangsung menahun tersebut.

Riauterkini-TAMBUSAI UTARA
- Seorang oknum preman diduga sewaan PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) di Kabupaten Rokan Hulu bernama Lukas Barus (35) dilaporkan tewas, sedangkan tiga oknum preman lain mengalami luka-luka akibat terlibat bentrok fisik dengan masyarakat Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Jumat (20/12/2013) sekitar pukul 11.00 WIB. (read more)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 19 Desember 2013
Masyarakat Bakal Kehilangan Gambut
Scale Up Gelar Pertemuan Nasional

Pekanbaru, Tribun – Lembaga non-pemerintah, Scale Up, menyelenggarakan Pertemuan Nasional Masyarakat Gambut diikuti peserta dari Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Papua, dan Serawak, Malaysia. Scale Up bersama lembaga independen lainnya menginisiasi event nasional ini, Selasa (10/12) pekan lalu, di ruang pertemuan Hotel Pangrango II Bogor, Jawa Barat. Even nasional tersebut bertujuan agar masyarakat mampu menyikapi perubahan iklim dan bagaimana mereka mengelola pemanfaatan gambut secara arif dan bijaksana.

spanduk_gambut

"Pertemuan mulai 10-13 Desember 2013 lalu bertujuan agar masyarakat mampu memberikan kepada pemerintah bahan rumusan sebagai masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan," jelas Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, Rabu (18/12). Ia menjelaskan, output diharapkan, adanya pembelajaran berharga dari berbagai pengalaman masyarakat di daerah gambut dalam pengelolaan dan advokasi terhadap hak atas sumber daya alam. (read more)

FOTO TERKAIT :

gambut1 gambut2 gambut3 gambut4

ARTIKEL TERKAIT :

Jumat, 20 Desember 2013
Masyarakat Sipil Desak Solusi Perlindungan Lahan Gambut dari Ancaman Konversi
Oleh Ridzki R. Sigit

Indonesia terancam kehilangan 10 juta hektar lahan akibat penurunan permukaan lahan gambut dan intrusi air laut. Tekanan pembukaan yang masif terutama perkebunan sawit dan hutan tanaman industri telah menyebabkan kondisi lahan gambut di Indonesia saat ini berada di bawah tekanan. Salah satunya yang terjadi di Riau, propinsi yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia, dimana telah terjadi laju kerusakan dan konversi terhadap 1,83 juta hektar lahan dalam periode 25 tahun yaitu antara 1982-2007. Selain menyebabkan pelepasan emisi karbon ke udara, pembukaan gambut juga menyebabkan terjadinya konflik sosial di wilayah tersebut. Demikian terangkum dari hasil diskusi Jaringan Nasional Masyarakat Gambut yang diadakan oleh lembaga lingkungan Scale Up pada tanggal 10-13 Desember yang lalu. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 6 Desember 2013
Scale Up Akan Taja Seminar Nasional Masyarakat Gambut

Pekanbaru, Scale Up - Perubahan iklim global merupakan permasalahan yang sangat penting pada saat ini, dan gambut dianggap sebagai ekosistem penting di atas bumi yang dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap kestabilan iklim global. Dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, lahan gambut terdegradasi dengan cepat, yaitu dengan total laju degradasi lahan gambut 2,2 juta hektar. (read more)

save peatland

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 13 November 2013
Release Media :
"DARURAT" PENYELAMATAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT RIAU MASYARAKAT VS EKSPANSI SAWIT

RSPO, Gagal dalam Menjaga Komitmen Industri Sawit yang Berkelanjutan
Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), terus melakukan pemantauan terhadap lajunya degradasi yang disebabkan oleh alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk pekebunan sawit. Di Indonesia wilayah hutan dan lahan gambut memiliki luas lebih kurang 20 Juta hektar atau setara dengan 50% luas lahan gambut tropis di seluruh dunia yang luasnya mencapai 40 Juta Hektar. Total lahan gambut Riau 4,04 juta hektar atau sektiar 48% dari total wilayah Riau. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 5 Oktober 2013
Ada Dua Juta Hektar Lahan Berkonflik di Indonesia
Oleh : Rusdi Nurdiansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Tingkat Tinggi bertema “Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia” diadakan di Cibubur, Jakarta Timur pada 8–10 Oktober 2013. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie (Jimly) dijadwalkan akan menghadiri KTT yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). HuMa mencatat konflik sumber daya alam dan agraria makin terus menggila. Di tahun 2012 saja telah terjadi 232 konflik sumber daya alam dan agrarian di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luasan konflik pun mencapai 2.043.287 hektar. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 30 September 2013
Konflik Lahan di Sumut Meningkat
Oleh : Ayat Suheri Karokaro

Mongabay.co.id - Indonesia People Alliance (IPA) Sumatera Utara (Sumut), mencatat sepanjang dua tahun terakhir terjadi peningkatan konflik lahan, bahkan sampai jatuh korban jiwa. Konflik ini terjadi karena pembukaan tambang, dan perebutan lahan eks PTPN II antara mafia tanah dengan warga yang sudah tinggal turun temurun di lokasi konflik. Ada juga perambahan hutan akibat pembukaan tambang. Ranto Sibarani, Koordinator IPA Sumut, Senin (23/9/13), mengatakan, hasil penelitian dan data mereka, konflik tanah di berbagai sektor seperti tambang, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur, meningkat sepanjang tahun. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 25 September 2013
Scale Up dan JMGR Selenggarakan Dialog Resolusi Konflik
Masih tinggi, konflik Agraria di Riau

Scale Up, Pekanbaru — Sale Up bekerjasama dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menyelenggarakan dialog yang bertema Resolusi Konflik Sumber Daya Alam di Riau pada Rabu, 25 September 2013 di Auditorium RRI Pekanbaru. Acara dialog ini dihadiri sekitar 80 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, NGO, pemerintah, akademisi, swasta, dan media. dalam kegiatan itu, hadir sejumlah narasumber yaitu Zulkifli Yusuf - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Mangapul - Kepala Bidang Penanganan Pengkajian Konflik Pertanahan BPN Propinsi Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, HuMa, Sekjen JMGR, dan Direktur Ekekutif Scale Up.Akar persoalan penyebab konflik di sektor kehutanan adalah ketidaksesuaian antara kebijakan kehutanan produk Kementerian Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang Propinsi (RTRWP) yang hingga saat ini belum disahkan, demikian kata Kadishut, Zulkifli Yusuf. "Sehingga pengeluaran izin usaha sektor kehutanan masih mengacu pada TGHK dimana hal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian Propinsi Riau, dengan demikian banyak terjadi konflik di lapangan," ungkapnya. [read more]

BERITA TERKAIT :

RRI - Resolusi Konflik SDA di Provinsi Riau Didialogkan

Riau Pos - Konflik Pertanahan di Riau Tinggi

Mongabay - JMGR : Investasi Bisnis di Lahan Gambut Dorong Munculnya Konflik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 17 September 2013
Ratusan Warga Duduki Lahan PT. RAPP
Tak Kunjung Realisasi

UKUI, HALUAN — Tidak ada respon dan solusi dari Pemkab Pelalawan terkait tuntutan masyarakat dua desa, yakni Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang, Kecamatan Ukui, terkait pembebasan lahan over lap milik PT RAPP di sektor Ukui, membuat warga meradang. Ratusan warga dua desa, Senin pagi (16/9) menduduki lahan yang diminta oleh warga tersebut. Secara spontan, me­reka melakukan aktivitas pembersihan lahan untuk dijadikan perkebunan bercocok tanam. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 17 September 2013
UU P3H Berpotensi Munculkan Konflik Baru
Oleh : Wahyu Chandra, Angela Flassy, Indra Nugraha dan Sapariah Saturi, [15 Juli 2013]

www.mongabay.co.id - Pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dinilai berpotensi memunculkan konflik baru dan makin meminggirkan eksistensi masyarakat adat dengan pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan hutan adat. Sardi Razak, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkapkan, dengan UU P3H ini masyarakat adat paling dirugikan. Sebab, sekitar 80 persen komunitas adat berada di sekitar hutan dan menggantungkan hidup pada hutan. UU inipun berpotensi menjadi senjata baru pemerintah untuk mengkriminalisasikan masyarakat adat. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 23 Agustus 2013
Persatuan Petani Jambi dan Scale Up Taja Pelatihan Resolusi Konflik

Scale Up, Jambi - Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Scale Up menyelenggarakan Pelatihan Resolusi Konflik pada 23-24 Agustus 2013 di Jambi. Pelatihan yang bertempat di Hotel Pundi Rezeki ini, diikuti oleh sekitar 30 peserta yang berasal dari pengurus daerah PPJ dari 5 kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi, Muaro jambi, Tanjung Jabung timur, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo. Pelatihan ini bertujuan untuk membuka wacana para peserta mengenai jenis-jenis penyelesaian konflik. Pelatihan ini dilakukan karena daerah asal para peserta merupakan daerah-daerah konflik perebutan wilayah kelola antara masyarakat dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. [read more]

Gbr PPJ-1 Gbr PPJ-02 Gbr PPJ-03 Gbr PPJ-04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 13 Agustus 2013
Konflik Lahan, 3.500 Petani Bulukumba Duduki Perkebunan Lonsum
Oleh :Nini Eryani Dini

Mongabay.co.id - Sejak Senin (12/8/13) pukul 17.00, sekitar 3.500 petani Bulukumba, menduduki lahan perkebunan PT. London Sumatera (Lonsum) di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menuntut pengembalian lahan adat Kajang, sekitar 2.500 hektar, yang masuk areal perusahaan. Kini, massa petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dari 10 desa ini membangun 40 tenda. Mereka melarang perusahaan mengambil getah karet sebelum ada penyelesaian. Para petani menuntut, Gubernur Sulsel memfasilitasi pertemuan penyelesaian sengketa antara Lonsum dengan petani. “Kami akan terus bertahan sampai ada penyelesaian konflik dari Pemkab Bulukumba,” kata Ahmad R, salah satu pemimpin aksi. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 31 Juli 2013
INFO JAMBI
Perambah Sandera Petugas PT REKI dan Polisi Jambi

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Lebih dari 40 petugas PT Restorasi Indonesia (REKI) Hutan Harapan bersama sembilan personel Polres Batanghari dan lima personel Polda Jambi, disandera ratusan perambah di kawasan konsesi PT REKI.Informasi yang diperoleh Tribun Jambi (Tribun Network), Selasa (30/7/2013) malam, drama penyanderaan terjadi sejak pukul 08.30 WIB, di Tanjung Mandiri, yang menjadi kawasan para perambah, di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kawasan ini cukup terpencil karena ditempuh dua jam dari desa terdekat. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 25 Juli 2013
INFO SUMBAR
Perkumpulan Qbar Adakan Diskusi Publik Bertemakan Nagari dan Hutan Adat
Penulis : First San

EkspresNEWS.com - Polemik keberadaan hak atas hutan adat yang menghadapkan masyarakat hukum adat dengan negara akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi masuk dalam kawasan hutan negara melainkan masuk kedalam rezim hutan hak yang berada di wilayah territorial masyarakat hukum adat. Hal ini tentu berpengaruh dengan tata kelola hutan adat atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, termasuk diwilayah Provinsi Sumatera Barat. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 23 Juli 2013
INFO SUMSEL
Walhi Bentuk Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera
Pewarta : Yudi Abdullah

Palembang (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) nasional dan tiga provinsi di Sumatera yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau memprakarsai pembentukan jaringan masyarakat gambut Pantai Timur Sumatera. "Pembentukan jaringan masyarakat gambut diharapkan dapat mendorong kerja kolektif rakyat untuk menghentikan konflik serta mencegah kerusakan kawasan gambut seperti kebakaran dan ekspansi perkebunan skala besar," kata Ketua Komite Persiapan Masyarakat Gambut Sumatera, Albadri Arif, di Palembang, Selasa. Menurutnya, untuk membentuk jaringan masyarakat gambut, baru-baru ini aktivis Walhi dan perwakilan masyarakat Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan beserta beberapa organisasi lingkungan lainnya melakukan pertemuan di Palembang. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu 22 Mei 2013
Scale Up Kembali Taja Pelatihan Negosiasi

Scale Up, Pekanbaru - Scale Up yang berpengalaman melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan, kembali menyelenggarakan pelatihan negosiasi pada Rabu dan Kamis, 22 – 23 Mei 2013 di Hotel Trans, Panam, Pekanbaru. Acara bertema ‘Pelatihan Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam’ ini, diikuti oleh 16 peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. (read more)

FOTO TERKAIT :

pelatihan-mediasi pelatihan-mediasi pelatihan-mediasi pelatihan-mediasi

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 6 Mei 2013
BPN Tak Mampu Atasi Konflik Agraria

INILAH.COM, Jakarta - Konflik pertanahan di beberapa daerah, tak pernah berkurang. Eskalasinya justru makin meningkat. Ini bukti ketidakmampuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menangani konflik semacam itu. Menurut anggota Komisi II asal PDIP, Zainun Ahmadi, tren melonjaknya konflik industrial pertanahan, tak bisa dipungkiri. Sejak 2010, terjadi 106 konflik. Meningkat menjadi 163 konflik pada 2011. Dan, mencapai 198 konflik pada 2012. ‘’Harus diakui, BPN lemah,’’ tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (06/05/2013). [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 6 Mei 2013
Komisi II Nilai Konflik Pertanahan Terus Meningkat

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Zainun Ahmadi menilai, eskalasi konflik pertanahan di beberapa daerah terus melonjak. Hal ini menunjukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah (Pemda), tidak memiliki solusi yang efektif dalam mencegahnya. Zainun Ahmadi menyebutkan, tahun 2010, terjadi 106 konflik. Setahun berikutnya berjumlah 163 konflik. Dan, pada 2012 mencapai 198 konflik. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jum’at, 5 April 2013
Bentrok Maut di Jurong 18
PT APSL Bantah Karyawannya yang Teror Warga Bonai

Bentrok maut di Jurong 18 dinilai kriminal murni. PT APSL bantah perusahaan dan karyawan penyebab terjadinya bentrok.

Riauterkini, PASIRPANGARAIAN - HRD PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL), Joni Marpaung, tegaskan bukan karyawan perusahaannya yang terlibat bentrok berdarah dengan warga Jurong 18 Desa Bonai Kecamatan Bonaidarussalam Kabupaten Rokan Hulu, awal Februari 2013 lalu.Menurut Joni, penyebab bentrok berdarah karena adanya dugaan jual beli lahan di luar areal PT APSL di Bonaidarussalam. "Sebenarnya bukan kita terlibat. PAM Swakarsa kita di dalam perusahaan. Memang kebetulan ada yang menggunakan jasa warga Flores juga kan? Tapi kita tidak tahu siapa dia," ungkap Joni menjawab riauterkinicom di Pasirpangaraian, Kamis (4/4/13). [read more]

BERITA TERKAIT :

Bentrok Maut di Jurong 18
Komnas PA Bantu Pemulangan 102 Anak Korban Konflik

Didampingi Komnas PA
Korban Bentrok Maut PTAndika Menangis Melihat Kondisi Rumah

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 2 April 2013
Caplok Lahan, DPRD Rohil Panggil PTPN IV Sumut

DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat dengan PTPN IV Sumut. Perusahaan plat merah tersebut dituding mencaplok 637 hektar lahan warga Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI - Carut-marut lahan perusahaan kembali terjadi diwilayah perkebunan PTPN IV Sumatera Utara. 637 ha lahannya masuk wilayah Rohil. Kondisi itu terungkap saat hearing lanjutan Komisi I DPRD Rohil Selasa (2/4/13) dengan PTPN IV, Pemkab Rohil, Kepenghuluan Panipahan Laut, BPN di gedung DPRD, hearing serupa sudah pernah dilakukan (26/3/13) lalu. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 27 Maret 2013
KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi (Bagian 1)
www.bisnis.com - oleh : Anugerah Perkasa

BISNIS.COM, JAKARTA - Hampir 3 jam lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari. Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir. [read more]

BERITA TERKAIT :

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Ketegangan di Mekar Jaya (Bagian 2)

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Teror & Perlawanan Petani (Bagian 3)

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi--Konflik Terpanjang (Bagian 4-habis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 27 Maret 2013
Tangis Anak-anak di Desa Bonai
http://www.shnews.co - Oleh : Jenda Munthe

Perusahaan sawit menyewa preman untuk mengintimidasi warga. Anak-anak tak bisa sekolah. Puluhan anak menangis di antara bangunan rumah yang telah kosong melompong. Perkampungan mereka yang sebelumnya aman tentram kini mencekam. Bahkan, layaknya kota mati, Desa Bonai dan sebagian rumah di Desa Putat di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini tak lagi berpenghuni. Warga harus melarikan diri dari rumah setiap kali para preman yang disewa perusahaan sawit melakukan intimidasi dan penyerangan ke rumah-rumah warga. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 27 Maret 2013
Konflik PT RAKA, Pemprov Ukur Titik Koordinat Kampar-Rohul

Sampai saat ini sengketa lahan PT RAKA dengan warga belum tuntas. Sebagai upaya lanjutan, Pemprov Riau mengukur titik koordinat Kabupaten Kampar dan Rohul.

Riauterkini, PEKANBARU - Konflik PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang terus berkepanjangan mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pengukuran kembali terhadap batas antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Dengan titik koordinat yang ada ini diharapkan bisa memberikan gambaran batas masing-masing desa termasuk Dana Lancang. Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada watawan, Selasa (26/3/13). "Jadi kita akan melakukan pengukuran titik koordinat sehingga batas lima desa termasuk Danau Lancang diketahui masuk ke kabupaten mana. Apa di Kampar ataupun Rohul," serunya. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 27 Maret 2013
Wabup Inhu Minta Camat Maksimalkan Pencegahan Konflik

Riauterkini, RENGAT - Mengantisipasi potensi konflik akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan persoalan batas desa, Kecamatan, Kabupaten maupun batas Provinsi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pemkab Inhu menginstruksikan pada Camat se-Inhu untuk menghindari konflik lapangan. Instruksi ini sekaligus menindak lanjuti Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini kepada riauterkinicom Rabu (27/3/13) melalui selulernya menegaskan, Pemkab Inhu telah memberikan instruksi kepada seluruh camat di wilayah Inhu untuk menghidari terjadi konflik di lapangan. Dengan melaksanakan 4 poin yang telah ditentukan. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 26 Maret 2013
Temui Kapolda
Komnas PA Minta Polisi Lindungi Anak di Kawasan Konflik PT Andika

Komnas Perlindungan Anak " berkunjung ke Polda Riau untuk membahas jaminan keselamatan anak di daerah konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Rohul.

Riauterkini, PEKANBARU - Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindung Anak Arist Merdeka Sirait, Selasa (26/3/13), menjambangi Markas Polda Riau untuk membahas masalah anak-anak di daerah rawan konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kedatangan Arist ke Markas Polda Riau dijamu Wakil Kapolda Riau Kombes Agus Sofian. Dalam "sowan" itu, Ketum Komnas Anak ini meminta Polda membantu keselamatan anak-anak di daerah-daerah yang rawan konflik, khusus Desa Bonai Darussalam, Rohul. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 26 Maret 2013
Inhu Memiliki Sejumlah Potensi Konflik

Riauterkini, RENGAT - Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) rawan potensi konflik, mengingat banyaknya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan sengketa batas batas wilayah di Kabupaten Inhu. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tepem) Setdakab Inhu Henry Yasnur kepada riauterkinicom Selasa (26/3/13) di Pematang Reba. "Rawanya potensi konflik ini mengingat banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan yang bersengketa lahan terjadi hampir diseluruh wilayah Inhu, demikian juga pada batas batas desa, kecamatan, kabupaten maupun batas provinsi di Kabupaten Inhu," ujarnya. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ahad, 17 Maret 2013
AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi di Wilayah Adat
Oleh Sapariah Saturi

Mongabay.co.id - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 16 Februari 2013
Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan
Oleh Sapariah Saturi

DALAM enam tahun terakhir, HuMa mencatat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, terjadi menyebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi alias setara separuh Sumatera Barat. Penyumbang konflik terbesar sektor perkebunan dan kehutanan, mengalahkan kasus pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan non kebun. Sektor perkebunan 119 kasus, dengan luasan area mencapai 413.972 hektar, sedang sektor kehutanan 72 kasus, dengan luas area mencapai 1, 2 juta hektar lebih. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 13 Februari 2013
Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan ini berlaku dimulai dari tanggal 1 Februari 2013 dan akan diberlakukan kepada : 1) APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia; 2) Seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan dipergunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China; 3) Ekspansi di masa depan. [download Ind. letter] [download Eng. letter]

Senin, 7 Januari 2013
Civil Society Organization Letter Regarding Social Issues and APP and Mazars Human Rights Audit

Terlampir surat LSM ke APP Final, 24 April 2013 [Download Ind.letter] ___ [Download Eng.letter]

Terlampir surat CSO Indonesia 22 April 2013, terkait SOP dan Protocol FCP - APP [Download surat]

Terlampir surat tertanggal 4 Januari 2013, terkait desakan atas komitmen isu sosial APP khsususnya FPIC, HAM dan resolusi konflik [Download Ind.letter] ___ [Download Eng.letter]

BERITA TERKAIT :

Dewan HAM PBB pada 16 juni 2011, telah menyetujui prinsip-prinsip panduan untuk HAM dan bisnis yang dirancang untuk memberikan standar global demi mencegah dan mengatasi risiko dampak buruk terhadap HAM terkait dengan kegiatan usaha.
[download : a new set of guiding principles for business and human rights]

Atas jawaban prinsip-prinsip panduan di atas, kemudian pada 15 Mei 2012, APP mengumumkan kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi
[download : APP announces new policies]

Pada 24 September 2012, sejumlah lembaga NGO melayangkan surat kepada APP, untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai audit HAM APP yang dilakukan oleh Mazars
[download : APP human rights audit letter]

Pada 12 oktober 2012, APP membalas surat di atas, untuk menyampaikan tanggapan mereka dan menjelaskan inisiatif lebih lanjut
[download : APP Response]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL LAINNYA :

[11/12/2013] Lembaga Independen Bermanfaat Untuk Penyelesaian Konflik Agraria

[07/12/2013] Konflik Agraria Menggila, Akademisi Bikin Petisi ke Presiden

[28/12/2012] Temuan Anggota DPRD Riau - PT Ivomas Setiap Malam 'Kurung' Warga Empat Desa

[27/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2)

[26/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 1)

[20/12/2012] Kapolri: Kurangnya Alat Ukur Tanah Ikut Picu Konflik Lahan

[13/12/2012] Ombudsman: Perizinan PT RAKA Batal Demi Hukum

[13/12/2012] LSM Scale Up Nilai Riau Paling Rentan Konflik Agraria di Sumatra

INFO JAMBI [12/12/2012] Tuntut Lahan, Petani Jambi Berjalan Kaki ke Jakarta

[09/12/2012] Ninik Mamak Tiku-Manggopoh Makin Sulit Kendalikan Emosi Massa

[08/12/2012] Suku Anak Dalam Lelah Berharap kepada Negara

[08/12/2012] Hutan Tanaman - Papua-Kalimantan Target Ekspansi

[07/12/2012] Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Masyarakat Hukum Adat

[06/12/2012] Desa Penyengat Ajukan Rencana Usulan IUPHHK Hutan Desa ke Bupati Siak [Oleh : Romesh Irawan Putra]
Berita Terkait :
Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Menuju Hak Kelola

[27/11/2012] Waspada, Konflik Agraria Terbesar Bisa Pecah di Riau

[19/11/2012] DKN Tengahi Konflik Warga - PT PSPI
Berita Terkait :
- Pencurian Lahan Ulayat oleh Pemasok APP, Tidak Padunya Tata Ruang dan Hak Kelola Masyarakat
- Pengambilan Lahan Oleh Pemasok APP Berlanjut, Warga Ditakuti Senjata Api
- Datuk Rajo Melayu Perjuangkan Tanah Ulayat
- DKN Tengahi Konflik Warga-PT PSPI - Makan Siang di Mushalla Darurat

[06/11/2012] Siaran pers berikut terkait kampanye internasional utk menekan lembaga keuangan utk tidak membiayai investasi APP/Sinar Mas di Indonesia

[02/11/2012] Sorotan Pertemuan RSPO: Wilmar Berkasus di Indonesia, Sinar Mas Konflik di Liberia

[29/10/2012] Tanah 2.000 Ha Diserobot Pengusaha Sawit, Warga Riau Ngadu ke Komnas HAM

[28/10/2012] Klaim Areal Moratorium Hutan Alam APP Tak Sesuai Fakta
Laporan lengkap, bisa klik di sini

[12/10/2012] Ribuan Hektar Tanah Raja Melayu Diserobot HTI, Warga Turun Tangan

[04/10/2012] 295.000 Ha, Lahan Pertanian Rakyat di Riau Dicaplok Perusahaan

[04/10/2012] Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Capai Kesepakatan-Terkait Pengelolaan Hutan dalam Kawasan KPH Tasik Besar Serkap
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]

[10/08/2012] Scale Up-AJI Taja Diskusi Mekanisme Penyelesaian Konflik SDA
Berita Terkait :
Pentingnya Kelembagaan dalam Penyelesaian Konflik SDA

[09/08/2012] Penyelesaian Konflik Secara Damai atas Tanah Ulayat Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu
Berita Terkait :
Warga Siabu Minta Bantuan Scale Up

[31/07/2012] Bentrokan Warga vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi
Oleh Zamzami (Kontributor Riau)

NFO SUMSEL [28/07/2012] Konflik Agraria Ogan Ilir Kembali Menelan Korban

INFO JAMBI [24/07/2012] Konflik Warga dengan PT.REKI

INFO JAMBI [12/07/2012] Scale Up Konsultasikan Hasil Studi Dampak Sosial di Wilayah PT. REKI

INFO JAMBI [11/07/2012] Pelatihan Negosiasi untuk Solusi Penyelesaian Konflik bagi Masyarakat di kawasan Proyek Restorasi Ekosistem Sumatera

INFO SUMSEL [01/07/2012] Konflik Lahan dengan PTPN VII, 600 an Petani Aksi ke Jakarta
Oleh Sapariah Saturi

[29/06/2012] Scale Up Bentangkan Hasil Penelitian Konflik Agraria di LAM Riau
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]
Berita Terkait :
Scale Up Ungkap Fakta Pemicu Konflik
Jangan Latah Sebut Tanah Ulayat

[28/06/2012] Pemerintah Perlu Bentuk Komisi Penanggulangan Sengketa Lahan

[27/06/2012] RESOLUSI KONFLIK MELALUI JURNALISME DAMAI - AJI-Scale Up Kupas Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]
Berita Terkait :

Coffee Morning Bahas Konflik SDA di Riau
AJI - Scale Up Kupas Resolusi Konflik
Korban Kekerasan Konflik Lahan di Riau Terus Meningkat
Scale Up Bahas Konfik Lahan HTI di Riau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BERITA FOTO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

Foto_Maligi01 Foto_Maligi02

-----------------------------------------------------------------------

Senin, 21 November 2011
Paparan dari Direktur Scale Up dalam Kongres Kehutanan Indonesia
(KKI V)

Kongres_KI Kongres_KI2

---------------------------------------------------------------------------

Rabu, 9 November 2011
Scale Up dan LPAD
Taja Pembentukan Forum Multipihak
Semenanjung Kampar

multipihak01 multipihak02

----------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 20 Agustus 2011
Scale Up Selenggarakan Konsultasi Publik Studi Pemahaman dan Praktik ADR

konsult_publik01 konsult_publik02

----------------------------------------------------------------------------

Indeks Foto Lainnya

 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

BERITA VIDEO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

Video_Maligi01 video_maligi02

----------------------------------------------------------------------

Selasa, 2 Agustus 2011
Liputan tentang Industri Pulp dan Kertas Indonesia dan APRIL oleh media Australia Broadcasting Company's (ABC)

paper-tiger

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 20 Mei 2010
Video Testimoni Masyarakat Semenanjung Kampar Menolak Hasil Assessment HCV oleh Tropenbos di Semenanjung Kampar

refuse-tropenbos

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 4 Februari 2010
Link di bawah ini adalah film pendek yang berjudul 'Silent Cry in The Kampar Peninsula'

silent-cry

---------------------------------------------------------------------------

Indeks Video Lainnya

 

 

Slogan

Hubungi Kami :
Jalan Kenari No. 15, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kode Pos 28124, Pekanbaru-Riau-Indonesia
Tel : 0761-4883131. Tel/Fax : 0761-7891677. E-Mail : infoscaleup@yahoo.com
Web Master : Momeye