--------------------------------

--------------------------------

Peta Hutan Sumatera 2008

--------------------------------

Mitra Kami :

--------------------------------

JUDUL BUKU : PANDUAN FPIC DALAM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK SDA

JUDUL BUKU : PANDUAN PELATIHAN MEDIASI KONFLIK SDA

BUKU SCALE UP
REDD:Antitesis Reboisasi?

Studi Pemahaman & Praktik
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PUBLIKASI BULETIN

--------------------------------------

BUKU SAKU

--------------------------------

Support Online

--------------------------------

Login Email Scale Up

--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu 22 Mei 2013
Scale Up Kembali Taja Pelatihan Negosiasi

Scale Up, Pekanbaru - Scale Up yang berpengalaman melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan, kembali menyelenggarakan pelatihan negosiasi pada Rabu dan Kamis, 22 – 23 Mei 2013 di Hotel Trans, Panam, Pekanbaru. Acara bertema ‘Pelatihan Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam’ ini, diikuti oleh 16 peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. (read more)

FOTO TERKAIT :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 6 Mei 2013
BPN Tak Mampu Atasi Konflik Agraria

INILAH.COM, Jakarta - Konflik pertanahan di beberapa daerah, tak pernah berkurang. Eskalasinya justru makin meningkat. Ini bukti ketidakmampuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menangani konflik semacam itu. Menurut anggota Komisi II asal PDIP, Zainun Ahmadi, tren melonjaknya konflik industrial pertanahan, tak bisa dipungkiri. Sejak 2010, terjadi 106 konflik. Meningkat menjadi 163 konflik pada 2011. Dan, mencapai 198 konflik pada 2012. ‘’Harus diakui, BPN lemah,’’ tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (06/05/2013). [read more]

Senin, 6 Mei 2013
Komisi II Nilai Konflik Pertanahan Terus Meningkat

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Zainun Ahmadi menilai, eskalasi konflik pertanahan di beberapa daerah terus melonjak. Hal ini menunjukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah (Pemda), tidak memiliki solusi yang efektif dalam mencegahnya. Zainun Ahmadi menyebutkan, tahun 2010, terjadi 106 konflik. Setahun berikutnya berjumlah 163 konflik. Dan, pada 2012 mencapai 198 konflik. [read more]

Jum’at, 5 April 2013
Bentrok Maut di Jurong 18
PT APSL Bantah Karyawannya yang Teror Warga Bonai

Bentrok maut di Jurong 18 dinilai kriminal murni. PT APSL bantah perusahaan dan karyawan penyebab terjadinya bentrok.

Riauterkini, PASIRPANGARAIAN - HRD PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL), Joni Marpaung, tegaskan bukan karyawan perusahaannya yang terlibat bentrok berdarah dengan warga Jurong 18 Desa Bonai Kecamatan Bonaidarussalam Kabupaten Rokan Hulu, awal Februari 2013 lalu.Menurut Joni, penyebab bentrok berdarah karena adanya dugaan jual beli lahan di luar areal PT APSL di Bonaidarussalam. "Sebenarnya bukan kita terlibat. PAM Swakarsa kita di dalam perusahaan. Memang kebetulan ada yang menggunakan jasa warga Flores juga kan? Tapi kita tidak tahu siapa dia," ungkap Joni menjawab riauterkinicom di Pasirpangaraian, Kamis (4/4/13). [read more]

BERITA TERKAIT :

Bentrok Maut di Jurong 18
Komnas PA Bantu Pemulangan 102 Anak Korban Konflik

Didampingi Komnas PA
Korban Bentrok Maut PTAndika Menangis Melihat Kondisi Rumah

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 2 April 2013
Caplok Lahan, DPRD Rohil Panggil PTPN IV Sumut

DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat dengan PTPN IV Sumut. Perusahaan plat merah tersebut dituding mencaplok 637 hektar lahan warga Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI - Carut-marut lahan perusahaan kembali terjadi diwilayah perkebunan PTPN IV Sumatera Utara. 637 ha lahannya masuk wilayah Rohil. Kondisi itu terungkap saat hearing lanjutan Komisi I DPRD Rohil Selasa (2/4/13) dengan PTPN IV, Pemkab Rohil, Kepenghuluan Panipahan Laut, BPN di gedung DPRD, hearing serupa sudah pernah dilakukan (26/3/13) lalu. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 27 Maret 2013
KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi (Bagian 1)
www.bisnis.com - oleh : Anugerah Perkasa

BISNIS.COM, JAKARTA - Hampir 3 jam lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari. Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir. [read more]

BERITA TERKAIT :

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Ketegangan di Mekar Jaya (Bagian 2)

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Teror & Perlawanan Petani (Bagian 3)

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi--Konflik Terpanjang (Bagian 4-habis)

Rabu, 27 Maret 2013
Tangis Anak-anak di Desa Bonai
http://www.shnews.co - Oleh : Jenda Munthe

Perusahaan sawit menyewa preman untuk mengintimidasi warga. Anak-anak tak bisa sekolah. Puluhan anak menangis di antara bangunan rumah yang telah kosong melompong. Perkampungan mereka yang sebelumnya aman tentram kini mencekam. Bahkan, layaknya kota mati, Desa Bonai dan sebagian rumah di Desa Putat di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini tak lagi berpenghuni. Warga harus melarikan diri dari rumah setiap kali para preman yang disewa perusahaan sawit melakukan intimidasi dan penyerangan ke rumah-rumah warga. [read more]

Rabu, 27 Maret 2013
Konflik PT RAKA, Pemprov Ukur Titik Koordinat Kampar-Rohul

Sampai saat ini sengketa lahan PT RAKA dengan warga belum tuntas. Sebagai upaya lanjutan, Pemprov Riau mengukur titik koordinat Kabupaten Kampar dan Rohul.

Riauterkini, PEKANBARU - Konflik PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang terus berkepanjangan mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pengukuran kembali terhadap batas antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Dengan titik koordinat yang ada ini diharapkan bisa memberikan gambaran batas masing-masing desa termasuk Dana Lancang. Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada watawan, Selasa (26/3/13). "Jadi kita akan melakukan pengukuran titik koordinat sehingga batas lima desa termasuk Danau Lancang diketahui masuk ke kabupaten mana. Apa di Kampar ataupun Rohul," serunya. [read more]

Rabu, 27 Maret 2013
Wabup Inhu Minta Camat Maksimalkan Pencegahan Konflik

Riauterkini, RENGAT - Mengantisipasi potensi konflik akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan persoalan batas desa, Kecamatan, Kabupaten maupun batas Provinsi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pemkab Inhu menginstruksikan pada Camat se-Inhu untuk menghindari konflik lapangan. Instruksi ini sekaligus menindak lanjuti Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini kepada riauterkinicom Rabu (27/3/13) melalui selulernya menegaskan, Pemkab Inhu telah memberikan instruksi kepada seluruh camat di wilayah Inhu untuk menghidari terjadi konflik di lapangan. Dengan melaksanakan 4 poin yang telah ditentukan. [read more]

Selasa, 26 Maret 2013
Temui Kapolda
Komnas PA Minta Polisi Lindungi Anak di Kawasan Konflik PT Andika

Komnas Perlindungan Anak " berkunjung ke Polda Riau untuk membahas jaminan keselamatan anak di daerah konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Rohul.

Riauterkini, PEKANBARU - Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindung Anak Arist Merdeka Sirait, Selasa (26/3/13), menjambangi Markas Polda Riau untuk membahas masalah anak-anak di daerah rawan konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kedatangan Arist ke Markas Polda Riau dijamu Wakil Kapolda Riau Kombes Agus Sofian. Dalam "sowan" itu, Ketum Komnas Anak ini meminta Polda membantu keselamatan anak-anak di daerah-daerah yang rawan konflik, khusus Desa Bonai Darussalam, Rohul. [read more]

Selasa, 26 Maret 2013
Inhu Memiliki Sejumlah Potensi Konflik

Riauterkini, RENGAT - Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) rawan potensi konflik, mengingat banyaknya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan sengketa batas batas wilayah di Kabupaten Inhu. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tepem) Setdakab Inhu Henry Yasnur kepada riauterkinicom Selasa (26/3/13) di Pematang Reba. "Rawanya potensi konflik ini mengingat banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan yang bersengketa lahan terjadi hampir diseluruh wilayah Inhu, demikian juga pada batas batas desa, kecamatan, kabupaten maupun batas provinsi di Kabupaten Inhu," ujarnya. [read more]

Ahad, 17 Maret 2013
AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi di Wilayah Adat
Oleh Sapariah Saturi

Mongabay.co.id - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu. [read more]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 16 Februari 2013
Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan
Oleh Sapariah Saturi

DALAM enam tahun terakhir, HuMa mencatat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, terjadi menyebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi alias setara separuh Sumatera Barat. Penyumbang konflik terbesar sektor perkebunan dan kehutanan, mengalahkan kasus pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan non kebun. Sektor perkebunan 119 kasus, dengan luasan area mencapai 413.972 hektar, sedang sektor kehutanan 72 kasus, dengan luas area mencapai 1, 2 juta hektar lebih. [read more]

Rabu, 13 Februari 2013
Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan ini berlaku dimulai dari tanggal 1 Februari 2013 dan akan diberlakukan kepada : 1) APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia; 2) Seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan dipergunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China; 3) Ekspansi di masa depan. [download Ind. letter] [download Eng. letter]

Senin, 7 Januari 2013
Civil Society Organization Letter Regarding Social Issues and APP and Mazars Human Rights Audit

Terlampir surat CSO Indonesia 22 April 2013, terkait SOP dan Protocol FCP - APP [Download surat]

Terlampir surat tertanggal 4 Januari 2013, terkait desakan atas komitmen isu sosial APP khsususnya FPIC, HAM dan resolusi konflik [Download Ind.letter] ___ [Download Eng.letter]

BERITA TERKAIT :

Atas jawaban prinsip-prinsip panduan di atas, kemudian pada 15 Mei 2012, APP mengumumkan kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi
[download : APP announces new policies]

Pada 24 September 2012, sejumlah lembaga NGO melayangkan surat kepada APP, untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai audit HAM APP yang dilakukan oleh Mazars
[download : APP human rights audit letter]

Pada 12 oktober 2012, APP membalas surat di atas, untuk menyampaikan tanggapan mereka dan menjelaskan inisiatif lebih lanjut
[download : APP Response]

ARTIKEL LAINNYA :

[11/12/2013] Lembaga Independen Bermanfaat Untuk Penyelesaian Konflik Agraria

[07/12/2013] Konflik Agraria Menggila, Akademisi Bikin Petisi ke Presiden

[28/12/2012] Temuan Anggota DPRD Riau - PT Ivomas Setiap Malam 'Kurung' Warga Empat Desa

[27/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2)

[26/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 1)

[20/12/2012] Kapolri: Kurangnya Alat Ukur Tanah Ikut Picu Konflik Lahan

[13/12/2012] Ombudsman: Perizinan PT RAKA Batal Demi Hukum

[13/12/2012] LSM Scale Up Nilai Riau Paling Rentan Konflik Agraria di Sumatra

INFO JAMBI [12/12/2012] Tuntut Lahan, Petani Jambi Berjalan Kaki ke Jakarta

[09/12/2012] Ninik Mamak Tiku-Manggopoh Makin Sulit Kendalikan Emosi Massa

[08/12/2012] Suku Anak Dalam Lelah Berharap kepada Negara

[08/12/2012] Hutan Tanaman - Papua-Kalimantan Target Ekspansi

[07/12/2012] Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Masyarakat Hukum Adat

[06/12/2012] Desa Penyengat Ajukan Rencana Usulan IUPHHK Hutan Desa ke Bupati Siak [Oleh : Romesh Irawan Putra]
Berita Terkait :
Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Menuju Hak Kelola

[27/11/2012] Waspada, Konflik Agraria Terbesar Bisa Pecah di Riau

[19/11/2012] DKN Tengahi Konflik Warga - PT PSPI
Berita Terkait :
- Pencurian Lahan Ulayat oleh Pemasok APP, Tidak Padunya Tata Ruang dan Hak Kelola Masyarakat
- Pengambilan Lahan Oleh Pemasok APP Berlanjut, Warga Ditakuti Senjata Api
- Datuk Rajo Melayu Perjuangkan Tanah Ulayat
- DKN Tengahi Konflik Warga-PT PSPI - Makan Siang di Mushalla Darurat

[06/11/2012] Siaran pers berikut terkait kampanye internasional utk menekan lembaga keuangan utk tidak membiayai investasi APP/Sinar Mas di Indonesia

[02/11/2012] Sorotan Pertemuan RSPO: Wilmar Berkasus di Indonesia, Sinar Mas Konflik di Liberia

[29/10/2012] Tanah 2.000 Ha Diserobot Pengusaha Sawit, Warga Riau Ngadu ke Komnas HAM

[28/10/2012] Klaim Areal Moratorium Hutan Alam APP Tak Sesuai Fakta
Laporan lengkap, bisa klik di sini

[12/10/2012] Ribuan Hektar Tanah Raja Melayu Diserobot HTI, Warga Turun Tangan

[04/10/2012] 295.000 Ha, Lahan Pertanian Rakyat di Riau Dicaplok Perusahaan

[04/10/2012] Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Capai Kesepakatan-Terkait Pengelolaan Hutan dalam Kawasan KPH Tasik Besar Serkap
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]

[10/08/2012] Scale Up-AJI Taja Diskusi Mekanisme Penyelesaian Konflik SDA
Berita Terkait :
Pentingnya Kelembagaan dalam Penyelesaian Konflik SDA

[09/08/2012] Penyelesaian Konflik Secara Damai atas Tanah Ulayat Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu
Berita Terkait :
Warga Siabu Minta Bantuan Scale Up

[31/07/2012] Bentrokan Warga vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi
Oleh Zamzami (Kontributor Riau)

NFO SUMSEL [28/07/2012] Konflik Agraria Ogan Ilir Kembali Menelan Korban

INFO JAMBI [24/07/2012] Konflik Warga dengan PT.REKI

INFO JAMBI [12/07/2012] Scale Up Konsultasikan Hasil Studi Dampak Sosial di Wilayah PT. REKI

INFO JAMBI [11/07/2012] Pelatihan Negosiasi untuk Solusi Penyelesaian Konflik bagi Masyarakat di kawasan Proyek Restorasi Ekosistem Sumatera

INFO SUMSEL [01/07/2012] Konflik Lahan dengan PTPN VII, 600 an Petani Aksi ke Jakarta
Oleh Sapariah Saturi

[29/06/2012] Scale Up Bentangkan Hasil Penelitian Konflik Agraria di LAM Riau
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]
Berita Terkait :
Scale Up Ungkap Fakta Pemicu Konflik
Jangan Latah Sebut Tanah Ulayat

[28/06/2012] Pemerintah Perlu Bentuk Komisi Penanggulangan Sengketa Lahan

[27/06/2012] RESOLUSI KONFLIK MELALUI JURNALISME DAMAI - AJI-Scale Up Kupas Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai
Klik di sini untuk foto terkait [Foto-Foto]
Berita Terkait :
Coffee Morning Bahas Konflik SDA di Riau
AJI - Scale Up Kupas Resolusi Konflik
Korban Kekerasan Konflik Lahan di Riau Terus Meningkat
Scale Up Bahas Konfik Lahan HTI di Riau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERITA FOTO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

-----------------------------------------------------------------------

Senin, 21 November 2011
Paparan dari Direktur Scale Up dalam Kongres Kehutanan Indonesia
(KKI V)

---------------------------------------------------------------------------

Rabu, 9 November 2011
Scale Up dan LPAD
Taja Pembentukan Forum Multipihak
Semenanjung Kampar

----------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 20 Agustus 2011
Scale Up Selenggarakan Konsultasi Publik Studi Pemahaman dan Praktik ADR

----------------------------------------------------------------------------

Indeks Foto Lainnya

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

BERITA VIDEO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

----------------------------------------------------------------------

Selasa, 2 Agustus 2011
Liputan tentang Industri Pulp dan Kertas Indonesia dan APRIL oleh media Australia Broadcasting Company's (ABC)

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 20 Mei 2010
Video Testimoni Masyarakat Semenanjung Kampar Menolak Hasil Assessment HCV oleh Tropenbos di Semenanjung Kampar

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 4 Februari 2010
Link di bawah ini adalah film pendek yang berjudul 'Silent Cry in The Kampar Peninsula'

---------------------------------------------------------------------------

Indeks Video Lainnya

Hubungi Kami :
Jalan Angsa II No. 17a, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kode Pos 28124, Pekanbaru-Riau-Indonesia
Tel : 0761-4883131. Tel/Fax : 0761-39954. E-Mail : infoscaleup@yahoo.com
Web Master : Momeye