Senin, 19 Februari 2012
Sengketa Lahan : Kegelisahan Indonesia terhadap Konflik Sumberdaya Alam Semakin Meningkat
Oleh : JASON TEDJASUKMANA / PULAU PADANG

Pada suatu hari di bulan Januari lalu, teriakan berapi-api dari penduduk desa mengalahkan panasnya terik matahari sore ketika itu. Ratusan penduduk desa yang berkumpul di sebuah masjid setempat, sedang melakukan pertemuan dengan tim mediasi yang dikirim oleh pemerintah, untuk membantu menyelesaikan masalah perselisihan antara Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan penduduk desa yang menolak kehadiran perusahaan tersebut di Pulau Padang, sebuah pulau kecil di kepulauan Sumatra. "Kami menolak RAPP," teriak seorang warga desa. "Mereka adalah pencuri yang datang untuk merampok pulau kami." Ketegangan ... (read more)

--------------------------------

--------------------------------

Peta Hutan Sumatera 2008

--------------------------------

Mitra Kami :

--------------------------------

PUBLIKASI BULETIN

--------------------------------------

BUKU SAKU

--------------------------------

Support Online

--------------------------------

Login Email Scale Up

--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 9 Februari 2012
Konflik Agraria, Akumulasi Pemihakan Kepentingan Investasi

Pasca kerusuhan masyarakat Jorong Maligi, Kena­garian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat beberapa bulan yang lewat melawan aparat kepolisian karena masyarakat menuntut pe­ngembalian lahan per­kebunan kelapa sawit seluas 650 hek­tare kepada PT Per­mata Hijau Pasaman II (PT PHP II). Kini giliran ma­syarakat Suku Tan­jung, Kena­garian Mang­gopoh, Kabu­paten. Agam yang mela­kukan aksi protes dengan mendatangi kantor Bupati setempat agar kiranya PT Mutiara Agam mengembalikan lahan ma­syarakat Suku Tanjung seluas 2500 hektare. Aksi demo berakhir anarkis, masyarakat merusak kantor bupati Agam (Haluan, 3/2). (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 8 Februari 2012
Polri Status Quokan Lahan Sengketa Warga Rohul-PT MAI

Perkembangan baru terkait penyelesaian sengketa lahan warga Rohul dengan PT MAI yang memicu bentrok berdarah. Polisi menetapkan kawasan di batas Riau-Sumut tersebut dalam status quo.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Dikatakan Kepala Polres Rokan Hulu AKBP Yudi Kurniawan, pasca bentok fisik antara warga Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai dengan karyawan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), Polisi Republik Indonesia (Polri) telah status quo-kan areal konflik di perbatasan provinsi Riau-Sumatera Utara. Sebelumnya, areal seluas 5.508 hektar berada di perbatasan dua provinsi itu, diklaim pihak PT MAI merupakan areal perkebunannya hingga memicu konflik dengan warga Batang Kumu Tambusai, yang mengaku lebih dulu mengerjakan lahan, sebelum berdirinya perusahaan milik Taslim Batubara, anak mantan Bupati Tapanuli Selatan, Sumut. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 8 Februari 2012
Tiga Hari Didemo Warga Pulau Padang
Wabup Meranti Teken Rekomendasi Revisi Izin HTI

Demo ratusan warga Pulau Padang selama tiga hari di Kantor Bupati Meranti membuahkan hasil. Wabup Masrul Kamsy bersedia meneken rekomendasi revisi izin HTI.

Riauterkini-SELATPANJANG- Wakil- Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kamsy meneken surat rekomendasi merivisi SK Menteri Kehutanan No.327 tahun 2009, khususnya untuk blok Pulau Padang. Rekomendasi tersebut tertuang dalam SK nomor 100/TAPEM/II/2012/18, tertanggal 8 Februari 2012. Keputusan Wabup Meranti tersebut merupakan hasil kesepakatan perundingan perwakilan ratusan pendemo yang berasal dari Pulau Padang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FMPPP). Mereka sudah tiga hari bertahan di halaman Kantor Bupati kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 2 Februari 2012
Dibutuhkan Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria

BEBERAPA kejadian konflik agraria yang disertai kekerasan yang diberitakan media massa akhir-akhir ini adalah wajah buruk dari pengurusan agraria di Indonesia. Konflik agraria menjadi salah satu akibat langsung karena kesalahan menata pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayan alam secara adil. Sayangnya, pemimpin bangsa ini gagal memaknai setiap kejadian kekerasan dalam konflik agraria sebagai pertanda untuk segera mengakhiri ketidakadilan agraria yang sedang berlangsung. Padahal TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah memerintahkan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk menata ketidakadilan agraria melalui reforma agraria, melakukan kaji ulang ... (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 2 Februari 2012
INFO JAMBI
Catatan Masyarakat Sipil
tentang Konflik Agraria dan Kekerasan di Provinsi Jambi Tahun 2011

Catatan Masyarakat Sipil tentang Konflik Agraria dan Kekerasan tahun 2011 di Provinsi Jambi ini bersumberkan dari kerja-kerja advokasi masyarakat sipil dalam membela masyarakat korban konflik agraria dan korban kekerasan. Catatan ini adalah kerangka pandang masyarakat sipil terhadap konflik agraria di Provinsi Jambi, termasuk dampak-dampak yang diakibatkannya. Catatan Masyarakat Sipil ditujukan sebagai bahan informasi kepada publik dan diharapkan menjadi alat pengingat publik tentang dampak dari ... (read more)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 30 Januari 2012
537 Kasus Tanah di Sumut Berakhir Dengan Pertumpahan Darah

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pascareformasi 1998, Badan Pertanahan Nasional Sumut mencatat sekitar 554 konflik tanah di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 97 persen atau 537 kasus diantaranya adalah konflik tanah antara masyarakat pemilik tanah ulayat dengan pihak perkebunan.Hal ini diungkapkan oleh Harun Nuh, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sumut, Senin (30/1/2012). Sebagai pembicaran dalam acara Seminar Inkonsistensi UU No 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Khususnya Dalam Hal Pemberdayaan Hak Masyarakat Adat yang berlangsung di Hermina Center Universitas Dharma Agung, Medan. (read more)

Rabu, 18 Januari 2012
INFO JAMBI
SIARAN PERS - Petani Senyerang Tetap Bertahan, Agar Tanah Cepat Kembali

SENYERANG, Jambi – Ribuan petani Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin Persatuan Petani Jambi (PPJ) masih tetap bertahan melakukan aksi pendudukan lahan, mereka menuntut Pemerintah agar segera mengembalikan lahan pertanian dan tanah adat yang dirampas PT Wirakarya Sakti (WKS), salah satu anak perusahaan Sinarmas Forestry yang beroperasi di Provinsi Jambi. “Aksi militan petani Senyerang ini sudah menginjak hari ke-29, sejak berhasil menerobos masuk ke lahan yang diputus dan dijaga ketat pengawal perusahaan pada tanggal 21 Desember 2011 lalu. Para petani membangun jalan ... (read more)

Foto terkait :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 16 Januari 2012
Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan
Ada 4.502 pengaduan yang diterima Komnas HAM, kebanyakan terkait sumber daya alam

VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 4.502 pengaduan, terhitung sejak Januari hingga November 2011."Kami klasifikasi dari situ kebanyakan berkaitan dengan kasus penggusuran di sektor sumber daya alam (SDA) ada sekitar 155, kemudian sengketa lahan 738 kasus, dan kemudian sengketa kepegawaian ada 291 pengaduan di kementerian maupun BUMN," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Gedung DPR RI, Senin 16 Januari 2012. (read more)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 10 Januari 2012
INFO SUMATERA BARAT
Perda Tanah Ulayat Belum Ada

Padang Ekspres - Peraturan daerah (perda) tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada peraturan gubernur yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 16 tahun 2008 tersebut. Komisi I DPRD Sumbar mendesak agar Gubernur Sumbar membuat pergub mengenai pelaksanaan perda tersebut sehingga konflik dan persoalan hukum terkait tanah ulayat bisa ditekan. “DPRD telah menghabiskan anggaran cukup besar untuk membuat perda tersebut. Namun setelah ... (read more)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

Kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap petani di Jorong Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 8 November 2011 menyimpan banyak cerita dan fakta yang selama ini belum terungkap. Dalih bahwa aparat melakukan kekerasan karena masyarakat bertindak anarkis dengan membakar kantor PT PHP II adalah tidak benar. Sementara 18 orang korban luka-luka, sakit dibagian perut, punggung serta kepala, kaki-tangan terkilir, hingga patah serta mengalami keguguran pasca kejadian ternyata hanyalah sepenggal cerita dari tragedi di Titik Nol. Dari informasi yang ... (read more)

Video terkait :

Foto terkait :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 9 Januari 2012
KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG:
POTRET BURAM PENATAAN RUANG & KELOLA HUTAN DI INDONESIA
Oleh : Teguh Yuwono, S. Hut. M.Sc.

SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia kehutanan Indonesia ternyata menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL) ... (read more)

Artikel Terkait :

Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Blok Pulau Padang
Oleh : Sutarno,S.Fil.I

PENOLAKAN Masyarakat terhadap HTI di Pulau-pulau lain, di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti (Rangsang dan Tebing Tinggi) dan sekitarnya seperti Semenanjung Kampar, tidak dapat dipisahkan dengan penolakan Masyarakat Pulau Padang terhadap Operasional PT. RAPP di Pulau Padang. Penolakan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Meranti sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis. (read more)

Lampiran Pernyataan Sikap

• Lampiran 1: Penyimpangan Perizinan di Pulau Padang (Raflis) :halaman 2-34
• Lampiran 2: Pengelolaan lansekap di Pulau Padang : kajian awal dan roadmap (Oka karyanto) halaman :35-94
• Lampiran 3: Beberapa Temuan dalam desertasi Michael Allen Brady di Pulau Padang halaman 95- 102
• Lampiran 4: Presentasi RAPP tentang deforestasi di pulau padang halaman 103-105 (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahad, 8 Januari 2012
RAPP Dapat Proper Merah

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Program PROPER sudah dimulai sejak ... (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 31 Desember 2011
Catatan Akhir Tahun Presidium DKN Kamar LSM dan Pemerhati 2011, tentang Konflik IUPHHK-HTI

Catatan kebijakan yang dikeluarkan pada penutupan tahun ini dilatarbelakangi dari keprihatinan anggota Presidium DKN Kamar LSM dan Pemerhati atas mencuatnya konflik antara masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah IUPHHK-HTI dengan pemegang ijin. Konflik yang semakin menguat dalam lima tahun terakhir ini, khususnya di Pulau Sumatera, pada dasarnya telah menjadi perhatian bahkan diikuti prosesnya oleh beberapa anggota presidium. (read more)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 29 Desember 2011
Mining, Plantation Disputes to Intensify

The Jakarta Post, Jakarta - Environmental groups predict that land disputes over mining and plantation activities will intensify throughout the country in the coming months and they have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to immediately audit the operation of palm oil and mining companies. The groups, including palm oil business watchdog Sawit Watch and the Mining Advocacy Network (Jatam) said that Yudhoyono should lead the cross-departmental audit, especially of the companies’ operating permits. “The President must immediately evaluate every operational permit issued to all companies throughout Indonesia, ... (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 29 Desember 2011
13 Lokasi Rawan Konflik Tanah di Indonesia
Harus ada penyelesaian secara menyeluruh agar tidak muncul masalah di kemudian hari

VIVAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mayor Jenderal (Purn) Tubagus Hasanuddin mengatakan ada 13 titik rawan konflik pertanahan di Indonesia. Permasalahan bisa dipicu masalah penguasaan lahan, masalah batas, dan tumpang tindihnya izin yang dikeluarkan negara. "Negara itu bisa dari bupati, walikota, gubernur, atau kementerian. Lalu ada masalah surat menyurat, pendudukan lahan, masalah tanah ulayat dan lain sebagainya," kata TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011. (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selasa, 27 Desember 2011
Kertas Kritik Masyarakat Sipil Sumatera Untuk Hutan Tanaman Rakyat
CAPPA, PH, SETARA, KPSHK, SCALE-UP, KALIPTRA, Walhi Sumsel, WATALA, YLBHL, Masyarakat Sipintun, Masyarakat Taman Bandung, Masyarakat Batu Sawar
Jambi, 16 November 2011

Lemahnya tata kelola kehutanan telah memicu tingginya konflik tenurial disektor Kehutanan, tingginya angka kemiskinan masyarakat yang berada di sekitar dan didalam kawasan hutan, lemahnya partisipatif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan serta terjadinya ketimpangan ... (read more)

Sabtu, 17 Desember 2011
3000 Lebih Kasus Konflik Warga dengan Perkebunan Sawit

KBR68H - Kasus konflik warga dengan perusahaan sawit meningkat seiring dengan makin maraknya pembukaan lahan sawit di berbagai daerah di Indonesia. LSM lingkungan Sawit Watch menilai salah satu penyebabnya adalah soal izin. Perusahaan kerap mendapat izin mengolah tanah tanpa diketahui warga sebagai pemilik lahan adat. Direktur Sawit Watch Abednego Tarigan mengatakan, saat ini ada 3000an kasus konflik antar warga dan perusahaan sawit. “Banyak juga transmigran yang tidak tahu tiba-tiba sudah masuk ke dalam izin perkebunan. Kemudian konflik dimana mereka dijanjikan dijadikan kemitraan, kalau bahasa dulu itu plasma yang sampai hari ini mereka tidak terima sementara tanah sudah mereka ... (read more)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 17 Desember 2011
Konflik berdarah Mesuji Lampung dan Sumsel

Kronologis Kasus Sawit Desa Sri Tanjung - Mesuji Lampung
Kronologis Kasus Register 45 Way Buaya
Kronologis Sodong Mesuji OKI Sumatera Selatan
Slide Siaran Pers Kasus Mesuji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL LAINNYA :

[6/12/2011] Scale Up Bahas Bantahan APRIL terkait Postingan Blog Transparency International
Berita Terkait :
http://blog.transparency.org/2011/11/28/a-silent-protest-in-pulau-padang/#comments

[28/11/2011] Bali Declaration on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia

[24/11/2011] Dewan Kehutanan Nasional 2011-2016 -- Untuk Tata Kelola Kehutanan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Berita Terkait :
Susunan Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Periode Tahun 2011-2016

[21/11/2011] Paparan Direktur Scale Up dalam Kongres Kehutanan Indonesia V - INISIATIF PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEDIASI
Telusuri : Foto-foto Terkait

[9/11/2011] Scale Up dan LPAD Taja Pembentukan Forum Multipihak Semenanjung Kampar - Tetapkan 10 Pengurus Baru FMSK
Telusuri : Foto-foto Terkait
Berita Terkait :
[9/11/2011] Dibentuk Pimpinan Kolektif KPHP Semenanjung Kampar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERITA FOTO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

-----------------------------------------------------------------------

Senin, 21 November 2011
Paparan dari Direktur Scale Up dalam Kongres Kehutanan Indonesia
(KKI V)

---------------------------------------------------------------------------

Rabu, 9 November 2011
Scale Up dan LPAD
Taja Pembentukan Forum Multipihak
Semenanjung Kampar

----------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 20 Agustus 2011
Scale Up Selenggarakan Konsultasi Publik Studi Pemahaman dan Praktik ADR

----------------------------------------------------------------------------

Indeks Foto Lainnya

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

BERITA VIDEO

Rabu, 4 Januari 2012
Kronologis Kekerasan Petani Maligi

----------------------------------------------------------------------

Selasa, 2 Agustus 2011
Liputan tentang Industri Pulp dan Kertas Indonesia dan APRIL oleh media Australia Broadcasting Company's (ABC)

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 20 Mei 2010
Video Testimoni Masyarakat Semenanjung Kampar Menolak Hasil Assessment HCV oleh Tropenbos di Semenanjung Kampar

---------------------------------------------------------------------------

Kamis, 4 Februari 2010
Link di bawah ini adalah film pendek yang berjudul 'Silent Cry in The Kampar Peninsula'

---------------------------------------------------------------------------

Indeks Video Lainnya

Hubungi Kami :
Jalan Angsa II No. 17a, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kode Pos 28124, Pekanbaru-Riau-Indonesia
Tel : 0761-4883131. Tel/Fax : 0761-39954. E-Mail : infoscaleup@yahoo.co.id
Web Master : Momeye