Selasa, 3 Agustus 2010
Diskusi mengkritisi Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards dan REDD+
Pekanbaru-CCB Standards (Climate, Community and Biodiversity Standards) adalah salah satu standar untuk verifikasi dan sertifikasi dalam skema REDD yang berguna untuk menghitung sejauh mana dampak proyek REDD terhadap nilai tambah positif terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap keanekaragaman hayati.
Acara ini dilaksanakan di kantor Scale Up dengan narasumber Zulfira Warta dari WWF Indonesia sekaligus aktif sebagai anggota perumus CCB standar, dengan peserta diskusi diikuti oleh kalangan pemerintah, perguruan tinggi, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, dan LSM.
Dalam paparannya Zulfira menyampaikan bahwa terdapat 2 standar yang digunakan untuk sertifikasi carbon dalam skema REDD yaitu CCB standard an VCS (Voluntary Carbon Standard), kedua standar ini harus dipenuhi oleh pengelola proyek REDD jika ingin masuk ke mekanismen perdagangan carbon. Jika CCB Standards bicara tentang nilai tambah untuk masyarakat dan keanekaragaman hayati, maka VC standards bicara tentang hitungan stok carbon dan kemungkinan kebocorannya.
Dalam diskusi ini narasumber banyak mendapatkan pertanyaan kritis tentang hak-hak masyarakat adat/local untuk mendapatkan bagian dari kompensasi carbon, bagaimana menentukan nilai tambah untuk dikonversikan ke nilai kompensasi dari stok karbon yang tesedia, isu tenure dan Tata Ruang, tahapan proyek REDD, dan masih banyak lagi.
Dari diskusi ini banyak pembelajaran baru yang didapat peserta diskusi, dan ini sekaligus melengkapi pengetahuan peserta yang telah didapat pada seminar dan lokakarya Skill share pengalaman mengelola proyek REDD yang dilaksanakan Scale Up dan Dinas Kehutanan Riau dan Fakultas Pertanian Universitas Riau pada hari sebelumnya (senin, 2 Agustus 2010).
Para Peserta diskusi juga menyepakati untuk membuat diskusi berkala membahas CCB standards dan isu penting terkait REDD lainnya. Dalam diskusi ini Perwakilan Dinas kehutanan Riau menyampaikan ajakan pada peserta untuk menghadiri lokakarya menyusun strategi menindaklanjuti LoI Indonesia-Norwegia, dimana Riau direncanakan dijadikan salah satu tempat pilot proyeknya.
