Sabtu, 29 Mei 2010
9 Program aksi disiapkan terkait kesepakatan LoI
JAKARTA (Bisnis.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun sembilan program aksi untuk mencapai pencapaian sasaran yang telah disepakati dengan negara maju, menyusul adanya komitmen pemerintah Norwegia mengucurkan dananya sebesar US$1 miliar.
Kepala Negara mengatakan Indonesia harus mampu melaksanakan seluruh persyaratan pemberian bantuan yang telah disepakati dengan pemerintah Norwegia yang akan mengucurkan US$ 1 miliar, terkait upaya mengurangi emisi karbon dengan pencegahan deforestasi dan degradasi lahan gambut dan hutan alami di dalam negeri.
"Sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa kita 100% berhasil dari sasaran. Kalau ini berhasil, kerja sama yang serupa akan dapat kita lakukan dengan negara negara lain," katanya sesaat sebelum bertolak ke Indonesia Jumat.
Bahkan, dia menambahkan, sudah ada yang dengan serius menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dengan Indonesia yang mirip dengan kerja sama kita dengan Norwegia.
Adapun sembilan langkah aksi terkait LoI adalah segera menyusun satu badan pelaksana, pembentukan institusi sistem monitoring assessment and verification (MRV) yang mengukur emisi secara kredibel, menyusun rencana aksi nasional 2010-2014.
Kemudian segera menerapkan kebijakan moratorium izin lahan gambut dan hutan alami mulai Januari 2011, mengirimkan tim untuk melakukan studi banding ke Brazil, komunikasi dan sosialisasi dengan pengusaha pengusaha pertambangan dan pengusaha kehutanan serta bisnis yang berhubungan dengan sektor kehutanan.
Langkah aksi lainnya adalah menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat kabupaten/kota, konsultasi dengan LSM serta komunitas adat yang terkait dengan pelestarian lahan gambut dan hutan, serta menetapkan lembaga keuangan yg nanti akan mengurus pendanaan.
"Sembilan tindakan itu harus kita rampungkan di tahun 2010 ini. Jadi kita punya waktu sekitar enam bulan, tidak lama tapi cukup kalau kita menggunakan dengan baik," kata Presiden Yudhoyono. (fh)
http://sains.kompas.com/read/2010/05/27/21123330/Basis.Pengurangan.Emisi.di.Provinsi
