17 Januari 2008
Dialog Multi Stakeholder RSPO Perlu Sosialisasi ke Semua Pihak
Dialog Multi Stakeholder tentang RSPO yang ditaja Scale Up, Gapki Riau, Sawit Watch dan Pewarta Kebun menghasilkan target untuk mensosialisasikannya ke semua pihak.
Riauterkini, PEKANBARU - Direktur Scale Up, Achmad Zazali dalam orasinya pada Dialog Multi Stakeholder tentang Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Hotel Grand Elite kamis (17/1) menyatakan bahwa memang saat ini berada pada tahap sosialisasi. Dan ini merupakan tugas bersama pada tataran stakeholder yang berada pada perkebunan sawit.
Karena menurutnya, hasil yang akan digapai dengan tersosialisasinya RSPO pada seluruh multi stakeholder akan dapat dirasakan di masa mendatang. Pasalnya, dengan dilaksanakannya kaidah yang termaktub dalam RSPO, maka marketshare di Eropa akan terbentang luas dengan harga maksimal.
"Ke depan memang perlu adanya sosialisasi bersama yang lebih intensif. Untuk itu, dialog multi stakeholder kali ini merupakan langkah awal yang akan dilanjutkan kepada berbagai pertemuan sosialisasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), RM Wisnu Oriza menyatakan bahwa pengusaha memang memiliki niat dalam melaksanakan ketentuan RSPO di perusahaannya masing-masing dan bukan hanya ganti baju saja dalam implementasinya.
Pasalnya, menurut direktur salah satu perusahaan perkebunan sawit besar di Riau hasil yang dirasakan akan kembali kepada perusahaan perkebunan sawit. Sebab negara konsumen di pasar Eropa sangat concern dengan masalah lingkungan. Mereka sangat berharap barang kebutuhan mereka yang merupakan produksi turunan sawit merupakan hasil dari perkebunan yang pro kelestarian lingkungan.
"Untuk itu, pasar Eropa berani membayar mahal atas produk turunan sawit yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dalam aturan-aturan RSPO," ungkapnya.
Disinggung tentang langkah Gapki ke depan terhadap anggotanya yang masih belum mengikti aturan RSPO, ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap anggota Gapki. Karena bagaimanapun juga, banyak nilai positif yang diambil dalam ketentuan RSPO.
Katanya, justru perusahaan perkebunan yang tidak mengikuti ketentuan dalam RSPO akan ketinggalan. Pasalnya, bergaining position mengenai harga dengan negara konsumen rendah. Alhasil negara-negara tersebut akan dapat menekan harga. Lagipula sejauh ini hanya negara India dan China yang membeli produk turunan sawit tanpa syarat RSPO kendati harganya murah.
Luas Kebun Sawit Anggota Gapki Riau Relatif Kecil
Disinggung tentang anggota Gapki yang sudah mengikuti ketentuan RSPO, Wisnu mengakui bahwa pada mulanya memang kecil. Dari total seluruh anggota Gapki, hanya sekitar 40-60 % saja yang sudah ikut ketentuan RSPO. Hal itu dimungkinkan belum tersosialisasinya RSPO secara utuh. Ia mengharapkan sosialisasi yang saat ini sedang digalakkan akan dapat lebih mengena pada kebijakan perusahaan yang belum ikut RSPO.
"Dari 1,4 juta hektar kebun sawit yang menjadi data resmi Dinas Perkebunan Riau, hanya 600 diantaranya yang dikelola oleh anggota Gapki Riau. Selebihnya belum menjadi anggota Gapki Riau. Namun demikian saya berharap ke depan seluruh lahan perkebunan dapat sesuai dengan kaidah dalam RSPO," ungkapnya.***(H-we)
Kamis, 17 Januari 2008 16:04
